klikbekasi.co

APBD Kota Bekasi Tahun 2018 Rawan Dibajak Petahana

APBD Kota Bekasi tahun 2018 rawan dibajak atau diselewengkan baik oleh wali kota Bekasi ataupun wakilnya (petahana) yang kemungkinan bakal menjadi kontestan pada Pilkada Kota Bekasi tahun 2018 mendatang.

Ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan petahana dalam APBD sebagai modal politik, dari mulai belanja bantuan sosial (bansos) dan hibah, membuat program populis biasanya berkaitan dengan pendidikan atau kesehatan atau program infrastuktur seperti pembuatan jalan.

Namun hal tersebut buru-buru dibantah oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu. Baginya, APBD Kota Bekasi 2018 murni disusun untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. APBD Kota Bekasi kata dia, bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun.

“APBD Kota Bekasi mengacu pada RPJMD yang sudah ada. Jadi saya kira bebas kepentingan politik Pilkada,” ujarnya, usai rapat paripurna penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Kota Bekasi Tahun 2018 di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (14/8).

Syaikhu mengatakan, APBD Kota Bekasi dibahas di DPRD, maka tidak mungkin produk tersebut merepresentasikan kepentingan politik kepala daerah yang bakal maju dalam Pilkada.

“Saya rasa kalau sudah dibahas di dewan dan disahkan, itu artinya sudah clear dan bebas kepentingan politik. Sebab jika dalam postur APBD syarat kepentingan politik, saya kira DPRD akan bersikap kritis terhadap itu,” kata dia.

Kepada wartawan, Syaikhu mengatakan, APBD Kota Bekasi pada tahun 2018 direncanakan mencapai Rp 6 triliun dengan program prioritas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.

“Silahkan dikaji dan didalami. Terlalu politis atau subjektif tidak,” pungkasnya.(Ical)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke [email protected]