APBD Perubahan Kota Bekasi Kelak Bisa Bermasalah

Fraksi PDI Perjuangan yakin APBD Perubahan 2016 Kota Bekasi yang sudah disepakati Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Selasa (15/11) lalu kelak bisa bermasalah.

Atas dasar itu, semua anggota Banggar dari PDI Perjuangan memilih walk out atau tidak mengikuti rapat. Solihin, dari PPP, juga mengambil langkah yang sama.

“Saya tegas menolak. Terserah teman-teman yang menyetujui. Intinya, saya tidak mau terkena masalah di kemudian hari,” kata Solihin, Kamis (17/11/2016).

Anggota Banggar dari PDI Perjuangan Lilik Hariyoso mejelaskan, hasil evaluasi gubernur Jawa Barat atas APBD Perubahan banyak yang diabaikan oleh Pemkot Bekasi.

“Wali Kota Bekasi mestinya mempertimbangkan hasil evaluasi gubernur. Banyak anggaran yang tidak relevan dan tidak efektif untuk dilaksanakan pada tahun ini,” kata Lilik.

Tambahan belanja modal seperti untuk membeli eskavator sebesar Rp 19 miliar, motor dinas Rp 17 miliar dan tanah Rp 35 miliar, seharusnya bisa dianggarkan di tahun 2017 saja.

Begitupun tambahan anggaran hibah atau bantuan keuangan yang nilainya tidak sedikit. Padahal bukan hal mudah untuk menyeleksi mana penerima yang memenuhi syarat.

“Kami menganggap perlu untuk dilakukan evaluasi kembali oleh gubernur, sekaligus diselaraskan dengan hasil finalisasi APBD Perubahan 2016,” katanya.

Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Tumai, menyangsikan penambahan anggaran untuk belanja barang dan jasa. Ia meragukan apakah kegiatan bisa rampung dalam waktu singkat.

“Proyek-proyek fisik di Kota Bekasi tidak akan rampung jika dikerjakan dalam waktu pendek. Jadi seperti dipaksakan,” kata Tumai, yang menginisiasi walk out.

Berkas evaluasi gubernur menunjukkan, anggaran belanja daerah pada APBD Perubahan mengalami kenaikan signifikan dari Rp 4,6 triliun di APBD murni menjadi Rp 5 triliun. Bertambah Rp 347 miliar atau naik 7,45 persen.

Rinciannya, alokasi untuk belanja tidak langsung yang semula Rp 1,6 triliun menjadi Rp 1,7 triliun. Bertambah Rp 48 miliar atau naik 2,89 persen.

Sedangkan alokasi untuk belanja langsung, yang semula Rp 2,9 triliun menjadi Rp 3,2 triliun. Bertambah Rp 299 miliar atau naik 10,1 persen. (Mya)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.