Ketua DPRD Sebut Ada Anggaran Siluman di APBD Perubahan

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, menyebut ada anggaran ‘siluman’ alias tidak jelas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016.

Tumai mengatakan itu dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi pada Selasa (15/11/2016). Hasil evaluasi gubernur Jawa Barat atas Rancangan APBD Perubahan Kota Bekasi 2016 menunjukkan catatan yang cukup penting.

“Ini ada catatan banyak sekali yang sebelumnya tidak pernah muncul dalam pembahasan dengan kami. Ini siluman,” kata dia.

Tumai menjelaskan, anggaran-anggaran tersebut jumlahya lumayan besar mencapai puluhan miliar rupiah. Hanya saja, ia tidak bisa merinci dengan detail untuk tiap itemnya.

Dia hanya menyebut anggaran tersebut tersebar di sejumlah program.

Atas dasar itu, kata Tumai, bersama partainya PDI Perjuangan, memilih tidak menyetujui APBD Perubahan.

“Mending kami tolak dari pada menyetujui anggaran siluman,” kata dia, yang juga merupakan ketua Banggar DPRD Kota Bekasi.

Hanya saja, rapat tetap berlangsung. Mayoritas anggota Banggar menyetujui sehingga APBD Perubahan sudah final.

Anggota Banggar dari PKS, Chairuman J Putro mengatakan, tidak mau gegabah dalam menilai hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan 2016.

Menurut dia, DPRD tidak bisa asal melakukan penolakan. Ia memilih membahas evaluasi gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Ini bukan RT, kami tidak bisa asal tolak. Kami bahas dulu, kasih kesempatan TAPD untuk menjelaskan hasil evaluasi Gubernur,” kata dia.

Apalagi, menurut Cahiroman, APBD Perubahan 2016 menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya ada gaji Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang pada APBD murni cuma dianggarkan 9 bulan. Begitu juga para pesapon.

“Ini ada TKK, ada pesapon. Jadi ini menyangkut kepentingan orang banyak,” tandasnya.

Sebelumnya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi sempat galau dan berniat mengeluarkan Peraturan Wali Kota jika DPRD tak kunjung menyetujui.

Gubernur, kata Rahmat, telah menyelesaikan evaluasi pada 7 November 2016. Makaka berdasarkan pasal 174 ayat 2 Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengolaan keuangan daerah, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempuranaan selama tujuh hari kerja terhitung sejak rampungnya evaluasi oleh Gubernur.

“Dibahas atau tidak oleh DPRD, saya akan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) sebagai legal pencairan APBD-P 2016,” katanya.(Mya)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.