Korban Penggusuran Pekayon: ‘Dijual’ Wakil Rakyat, ‘Dijajah’ Pemerintah Sendiri

Polemik penggusuran yang muncul sejak bulan November 2016 lalu, hingga saat ini belum juga tuntas. Meskipun pihak legislator kali malang sudah mendorong kasus ini kepada Pemerintah Kota Bekasi hingga membentuk Panitia khusus (Pansus) Multiyers yang berjalan di tahun 2017.

Hingga saat ini, warga korban penggusuran Pekayon Jaya – Jakasetia tidak berhenti menagih agar pemerintah dan DPRD Kota Bekasi mengamini permintaan warga untuk menurunkan uang kerohiman, bukan solusi pembanguna Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa).

Di lokasi penggusuran, Jalan Irigasi II RT 02 RW 17 Kampung Poncol Bulak, Pekayon Jaya  – Jaka Setia. Puluhan warga dari 200 Kartu Keluarga yang terdampak penggusuran menggelar doa bersama. Mereka berdoa disamping kandang ayam, dengan beralas terval  dan langit – langit yang diikat dengan sebuah tali rapia disandingkan dengan terval dan kayu – kayu bongkahan bangunan.

Solidaritas dan dukungan kemanusiaan saat ini sangat dibutuhkan warga korban penggusuran, demikian disampaikan salah satu korban penggusuran, Sri Wahyuni (50). Ia mengatakan, sejak bangunan rumahnya dugusur warga kini dihantui dengan hujan dengan intetitas tinggi dan terik matahari yang menerka. Bahkan, pasca penggusuran, banjir pun dirasakan warga.

Menurut Sri, penggusuran yang terjadi di Kota Bekasi memang tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Bahkan diibaratkan seperti penjajahan tempo dulu, kendati dijajah oleh pemerintah sendiri. Kerugiaan materi pun banyak sudah dirasakan warga.

“Saat itu kita juga memakai advokasi dari LBH Patriot. Sudah lebih kurang Rp 18,6 Juta, masuk untuk kepengurusan sidang warga di PTUN Bandung, Jawa Barat. Administrasi itu masuk untuk LBH Patriot yang mengurus ke pengadilan tinggi itu,” jelas dia, Jumat (3/3/2017) kepada Bekasi Terkini.

Administrasi itu, ditarik oleh LBH Patriot dimana masing – masing kepala kelurga memberikan Rp 1 juta. Belum lagi, lanjut Sri, untuk administrasi LBH Patriot dalam perjalanan sidang ke PTUN Bandung, Jawa Barat.

“LBH Patriot itu tidak mengasilkan apa – apa untuk kami, sudah meminta ongkos tapi mangkir dalam sidang di PTUN, dan sekarang kami memakai LBH Bekasi yang memang datang kepada kami dengan solidaritas dan bergerak secara kemanusiaan,” pungkas dia.

Sementara itu, Fanny (50) menyayangkan pengawalan penggusuran yang dilakukan lintas partai politik seperi PPP, Gerindra, Demokrat, dan umumnya PDIP Kota Bekasi. Awal membela,  namun pada akhirnya meninggalkan warga.

“Masuk angin mereka, kami menduga mereka dapat sesuatu dari Walikota sehingga diam. Awalnya saja mereka membantu kami, namun akhirnya pertengahan bulan Desember 2016 lalu sudah tidak terdengar lagi suara yang katanya membela nasib wong cilik,” celetuk dia.

Fanny meyakini, jika lintas partai tersebut berdagang ke Wali Kota Bekasi, dengan teriak keras mengatasnamakan kaum marhaen.

“Mungkin saja ada burgening yang mereka ingin lakukan. Jika niat membela pasti sampai sekarang terus dilakukan, tapi apa buktinya sekarang diam saja. Hususnya PDIP yang berteriak tapi sekarang kaya dibungkam,” tegas dia.

Fanny juga membeberkan, jika lintas parpol terutama PDIP sudah membohongi korban penggusuran. Mereka, memberikan janji tanpa hingga saat ini tidak ada realisasi.

“Saat itu Ketua DPRD, Tumai, Ketua DPC PDIP, Anim Imamudin dan beberapa pengurus PDIP menjanjikan selama 10 bulan gaji mereka buat korban penggusuran. Tapi mana, cuma ngomong doang. Jangankan gaji, bantuan makanan, minuman saja tidak,” ungkap dia.

Ditempat yang sama, Direktur LBH Bekasi Agus Rihat P Manalu, menegaskan akan membuat gerakan hukum untuk Wali Kota Bekasi. Menurut dia, selain mencari perhatian dari pemerintah daerah, juga penting untuk pemerintah pusat dimana Kota Bekasi sebagai penyanggah Ibu Kota.

“Gerakan secara hukum bersama teman – teman kita akan terus lakukan. Secara kemanusiaan kita akan tetap melakukan perlawan sampa Wali Kota Bekasi bergening dan melihat warganya,” tegas dia usai menggelar doa bersama korban penggusuran.

Kendati, terkait bargening yang dilakukan para wakil rakyat. Rihat enggan mengomentari terlalu banyak. Dia mengatakan, akan tetap fokus dalam kasus terkait hukum.

“Politik itu memang mempunyai kepentingan, namun kita tidak masuk dalam arah sana. Dan saya juga tidak meminta apa – apa untuk para korban penggusuran ini, saya datang kesini juga atas nama warga,” tandas dia. (Mya)

Baca semua topik: Penggusuran di Kota Bekasi


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.