KPK Diminta Kawal Anggaran Tahun Jamak di Kota Bekasi

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal anggaran tahun jamak (multiyers), agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. Sebab, 2018 menjadi tahun politik Kota Bekasi.
Tumai mengatakan, DPRD Kota Bekasi sendiri sudah memberikan dua rekomendasi sebelum menyepakati usulan rencana program dengan anggaran tahun jamak.

Dalam usulan pembangunan tahun jamak, pemerintah harus memenuhi rekomendasi yang disepakati pada rapat paripurna, Senin 10 April 2017, belum lama ini.

“Kami mendukung rencana pembangunan tahun jamak asalkan memenuhi rekomendasi tersebut,” kata Tumai, Kamis (11/5/2017) kepada Bekasi Terkini.

Tumai membeberkan, ada 15 program pembangunan yang menelan anggaran hingga Rp1 triliun. Itu diusulkan langsung oleh pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 11 Maret 2017 lalu.

Karena itu, menurut dia, pemerintah Kota Bekasi harus memasukkan rencana pembangunan tahun jamak dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selain itu, lanjut Tumai, pemerintah Kota Bekasi juga harus bersedia didampingi KPK, kejaksaan negeri, serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak rawan bancakan.

“Tujuan anggaran tahun jamak baik, tapi tetap saja ada celah korupsi yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah harus bersedia didampingi agar tidak terjadi seperti yang kita khawatirkan,” kata Tumai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengaku, program pembangunan tahun jamak sejatinya untuk kepentingan warga. Selain mengurangi banjir dan kemacetan, juga meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Tidak hanya infrastruktur banjir dan kemacetan yang diusulkan dalam anggaran tersebut, tapi juga infrastruktur pelayanan masyarakat,” kata Tri.

Contohnya saja, pembangunan Rusunawa Bantargebang dan Mustikajaya, pembangunan kantor imigrasi, dan pembangunan gedung lembaga permasyarakatan (LP) baru. Pembangunan tersebut harus disegerakan karena kebutuhan sudah mendesak.

“Kami ajukan dari sekarang agar kegiatan segera dilaksanakan. Kegiatan tahun jamak ini hanya mengerjakan sekitar delapan program pengurangan banjir dan kemacetan dengan nilai anggaran sekitar Rp400 miliar,” ujar Tri.

Program pengurangan banjir di antaranya lanjutan pembangunan polder IKIP dan Arenjaya, serta pemasangan sheetpiles di sepanjang jalan baru underpass.

Untuk pengurangan kemacetan, pihaknya melanjutkan pembangunan sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta, sisi barat Jalan Raya Perjuangan, dan pembangunan Jalan Jakasetia.

Program pembangunan tahun jamak sendiri semestinya sudah dimulai Juli 2017. Kendati sampai saat ini seluruh pengerjaan masih dalam proses lelang. (Mya)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.