klikbekasi.co

Pembentukan Pansus Penggusuran Tidak Ada Kejelasan

Pembentukan panitia khusus (pansus) kasus penggusuran di Kota Bekasi tidak ada kejelasan. Sudah tiga kali, rapat paripurna di gedung DPRD batal.

Catatan Bekasi Terkini, rapat paripurna pertama digelar pada Selasa (22/11). Karena gagal, rapat diagendakan ulang pada Jumat (25/11).

Sayang, rapat paripurna batal untuk kedua kalinya. Diagendakan Senin (28/11), rapat pun tidak ada kejelasan.

Informasi yang kami dapatkan, rapat paripurna selalu mundur karena kubu pemerintah–yang tidak pro pansus–memboikot rapat.

Pemboikotan juga diikuti pegawai Sekretariat DPRD. Baik anggota dewan maupun pegawai sekretariat, semuanya beralasan pergi ke luar kota dalam rangka tugas.

“Hingga Senin, tidak ada rapat paripurna,” kata anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Tahapan Bambang Sutopo, Kamis (1/12).

Sekadar diketahui, mayoritas partai atau fraksi di DPRD condong ke Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam kasus penggusuran. Mereka memilih tidak ingin ada pansus.

(Baca juga: Pansus Penggusuran, Mayoritas Partai Condong ke Wali Kota)

Golkar, PKS, Hanura, PAN, PPP dan PKB sudah nyaman di kubu pemerintah. PDI Perjuangan dan Gerindra konsisten berada di garis oposisi, yang artinya mendorong ada pansus.

Demokrat terbelah. Dari empat anggota fraksi di DPRD, dua di antaranya sudah menentukan posisi di wali kota. (Ical)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.