Pemerintah bentuk Dewan Transportasi di Kota Bekasi, DPRD: Pemborosan

Pemerintah Kota Bekasi segera membentuk Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB). Institusi ini akan mengurusi berbagai masalah transportasi dan infrastruktur yang layak.

“DTKB dibentuk sebagai forum konsultasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah terkait transportasi dan infrastruktur. Intinya memberikan masukan,” ujar wli Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (3/4/2017) kepada awak media.

Untuk payung hukum dalam pembentukan DTKB adalah peraturan wali kota (perwal), sedangkan pelantikan pengurus DTKB menggunakan surat keputusan (SK) wali kota.

“Fungsi lembaga ini seperti yang ada di DKI Jakarta untuk menata transportasi,” kata Pepepn sapaan akrab Rahmat Effendi.

Menurut Pepen, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa aspek. Selain infrastruktur yang baik, juga transportasi yang aman sebagai pendukung aksesibilitas masyarakat ke tempat tujuan.

Adanya DTKB ini, kata Pepen, sangat penting sebagai pemikir untuk memberi masukan terhadap infrastruktur jalan dan transportasi kepada pemerintah, misalnya kebijakan pemerintah terkait transportasi online, besaran tarif angkutan umum, serta persoalan lainnya.

Pepen juga menegaskan, kehadiran DTKB tidak akan tumpang tindih dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), karena Organda bertugas pada bidang teknis bukan pemberi masukan, misalnya membantu kepengurusan uji kir angkutan umum dan izin trayek angkutan.

Maka itu, keberadaan DTKB sangat mendesak lantaran cakupan transportasi di Kota Bekasi cukup luas. Bahkan, jumlah angkutan umum sekitar 3.500 unit yang terdiri atas bus, angkutan perkotaan (angkot), dan minibus.

Sementara di tingkat nasional, hanya DKI Jakarta yang memiliki dewan transportasi kota.

Strukturnya mirip dengan organisasi pada umumnya yaitu dipimpin oleh ketua, ada sekretaris, dan seksi-seksi yang concern di bidangnya masing-masing. Penyeleksi anggota DTKB adalah Dinas Perhubungan setempat.

Tim kecil yang terdiri atas empat orang itu memanggil dan menguji kemampuan mereka dalam dunia transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan masih menyeleksi 27 orang yang akan bertugas di DTKB.

“Nanti yang dilantik sebanyak 17 orang,” kata dia.

Yayan menjelsakan, calon yang akan dilantik berasal dari berbagai kalangan seperti pakar transportasi, teknologi informasi, lingkungan dan sosial budaya, komunikasi, serta pengguna transportasi.

Pemkot Bekasi sengaja merekrut anggota DTKB dari berbagai latar belakang karena DTKB berfungsi sebagai pemberi rekomendasi dan saran ke pemerintah tentang transportasi.

Meski demikian, pemegang kendali dalam memberi keputusan berada di tangan pemerintah sehingga DTKB hanya sebagai wadah dan forum konsultasi serta koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Sebelum mengambil kebijakan, pemerintah bisa meminta saran dari DTKB. Selain itu, DTKB juga bisa mendeteksi dampak sosial terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, misalnya besaran tarif sarana transportasi umum.

Melalui rapat kerja antara pemerintah dan DPRD Kota Bekasi, DTKB bisa memberi gambaran tarif angkutan umum.

“Kita ingin keberadaan DTKB dapat meminimalisasi gejolak yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama saat ada kenaikan tarif angkutan umum yang disebabkan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat,” ungkap dia.

Namun demikian, pembentkkan DTKB oleh pemerintah Kota Bekasi dinilai banyak kalangan tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk transportasi di Kota Bekasi.

“Bila tidak efektif keberadaan DTKB nantinya dalam pelaksanannya yang terjadi hanya pemborosan anggaran,” kritik anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan.

Ronny menilai, keberadaan DTKB tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk transportasi di wilayah setempat. Karena, yang di butuhkan masyarakat adalah bukti nyata seperti pembenahan transportasi umum dan keberadaan transportasi massal.

“Masyarakat butuh bukti fisik, bukan lembaga baru. Kalau tidak efektif, ini bisa pemborosan biaya uang pemerintah saja,” tegas dia.

Lebih lanjut, Ronny juga mempertanyakan kinerja pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Soalnya, kata dia, salah satu fungsi DTKB sebagai pemberi saran dan masukan ke pemerintah.

“Mereka (pemerintah) bikin lembaga baru untuk memberi masukan, lalu kajian mereka selama ini bagaimana? Ini bisa dinilai, bahwa kajian mereka yang tidak bagus,” tandas dia. (Mya)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.