Pemkot Bekasi Suruh Pegawai untuk Demo Ketua DPRD

Ratusan orang yang menamakan diri Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan berdemonstrasi di halaman gedung DPRD Kota Bekasi, pada Jumat, (25/11/2016) sore.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, diturunkan dari jabatannya karena dianggap melanggar kode etik dan tata tertib DPRD.

Koordinator demonstrasi, Waryo, menyebut Tumai telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik dalam kasus penggusuran di Kota Bekasi.

Sejumlah fraksi di DPRD memang sedang menyiapkan panitia khusus (pansus). Sampai di sini, terjadi pro dan kontra. Partai koalisi pendukung wali kota tidak sepakat ada pansus.

Meski demikian, Tumai selaku Ketua DPRD, tetap keukeuh agar penggusuran masuk agenda pansus. Tumai dianggap ‘main ketuk palu’, bahkan nekat mengirim surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pemilik lahan yang ditempati korban penggusuran.

“Pengiriman surat ke Kementerian PUPR diduga memiliki kepentingan tersendiri. Selain itu, rapat persiapan pansus yang telah diadakan tidak sah menurut aturan,” sambung dia.

(Baca juga: Alasan Partai Koalisi Menolak Pansus)

Atas hal tersebut, Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan Kota Bekasi akan melayangkan nota keberatan dan meminta Badan Kehormatan DPRD memproses Tumai.

“Kami melayangkan somasi atas pelanggaran ini. Bila tidak diindahkan, kami akan mengajukan laporan pidana ke penegak hukum,” kata dia.

Massa pegawai

Informasi yang dihimpun Bekasi Terkini, massa pada demonstrasi tersebut sebagian besar ternyata dari kalangan tenaga honorer dan tenaga kerja kontrak (TKK) Pemkot Bekasi.

Kami mendapatkan pesan berantai melalui aplikasi Whats App. Isinya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, menginstruksikan para pegawai untuk ikut demo.

Tidak main-main, setiap kecamatan wajib mengirim 200 orang untuk ikut demonstrasi di DPRD Kota Bekasi. Bahkan massa diminta menggunakan pakaian khusus, yaitu warna hitam.

Pesan  berantai dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Pesan berantai dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Sejumlah orang dari massa yang berunjuk rasa, ketika kami wawancarai, membenarkan ada instruksi langsung dari kepala dinas. Hanya saja, mereka merasa terpaksa.

Mereka tidak saja dari Dinas Pendidikan. Mereka berasal dari hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti sektretariat DPRD dan Dinas Pendapatan Daerah.

Mengenai pesan berantai, Alexander Zulkarnaen membantah saat kami konfirmasi. Dia mengatakan tidak pernah menginstruksikan apa pun kepada pegawainya.

“Tidak. Saya tidak pernah intruksikan itu. Itu pesan dari siapa?,” kata Alexander, singkat.

Sekadar diketahui, kebijakan penggusuran yang dijalankan Pemkot Bekasi telah memicu polemik. Tidak hanya di DPRD, tapi juga di masyarakat umum.

Tahun 2016, Pemkot Bekasi menargetkan 51 titik penggusuran. Hingga sekarang, hanya beberapa titik saja yang belum dieksekusi.

Kabarnya, wali kota Bekasi Rahmat Effendi khawatir pansus akan melebar ke mana-mana dan terkesan ada muatan politis. Dengan berbagai cara, ia pun ingin pansus gagal.

(Baca juga: Paripurna Pembentukan Pansus Penggusuran Ditunda Lagi)

Di DPRD, dua kali agenda rapat paripurna pembentukan pansus tertunda. Partai koalisi pendukung wali kota memilih boikot, dengan tidak mengikuti rapat.

Di saat bersamaan, kubu wali kota juga mengerahkan massa untuk menekan DPRD agar pansus tidak dibentuk. Tidak hilang akal, pegawai pun disuruh demo. (Mya)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.