Penggusuran di Kota Bekasi Korbankan Anak-anak

Anak-anak menjadi korban kebijakan penggusuran Pemerintah Kota Bekasi. Mereka tidak saja kehilangan alat belajar, tapi juga terancam putus sekolah.

Wilmi (44) adalah seorang ibu dari tiga anaknya yang masih sekolah. Rumahnya, di RT 02 RW 17 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, sudah rata tanah akibat penggusuran.

Ia menceritakan bagaimana kondisi psikis anak-anaknya pascapenggusuran, beberapa waktu lalu. Ketika pulang sekolah, anak-anaknya kaget, karena rumah mereka sudah rata tanah.

“Saya punya anak yang masih sekolah. Anak saya ada yang PAUD, SMP, dan SMA. Mereka sangat histeris melihat rumahnya hancur, karena waktu berangkat rumah masih ada,” cerita Wilmi, belum lama ini.

Sejak tidak ada rumah, Wilmi harus menghadapi banyak persoalan: menyewa rumah kontrakan, menyiapkan kembali alat sekolah anaknya yang tertimbun reruntuhan bangunan.

Maria, pendiri tempat bimbingan belajar Anak Pra Sejahtera, di Kampung Pangkalan Bambu, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, juga khawatir.

Tempat belajar gratis untuk anak-anak itu terancam hilang. Tinggal menghitung hari, alat berat milik Pemkot Bekasi akan menggusur bangunan liar di daerah Margajaya.

Maria ingin tempat belajar tetap ada dan dekat dengan warga. Bagaimana pun, anak-anak yang belajar di sana adalah warga setempat.

“Sudah ada yang bekerja, dan tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi,” kata Maria, yang mendirikan tempat belajar itu sejak 2003 bersama sang suami.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi Syahroni mengaku sudah berkomunikasi dengan pemerintah.

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) dan Dinas Pendidikan, katanya, siap mencarikan solusi untuk persoalan tersebut.

“Tentu saja KPAI mengawal ini, dan memastikan anak-anak terjamin haknya. Jangan sampai kebijakan pemerintah malah membuat mereka putus sekolah,” kata Syahroni.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Alexander Zulkarnaen berjanji akan menyelamatkan kelangsungan pendidikan anak-anak di lokasi penggusuran.

“Mereka (anak-anak sekolah) dijamin negara. Mereka tidak boleh putus sekolah” kata Alexander sesaat setelah rapat dengan BP3AKB dan KPAI, Kamis (24/11) lalu.

Langkah pertama yang dilakukan Dinas Pendidikan, kata Alexander, adalah mendapatkan data anak sekolah di semua lokasi penggusuran.

“Dengan data itu, kami bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan anak-anak. Kalau memang perlu pindah, tidak ada masalah. Kami akan uruskan,” kata Alex.

Sekadar diketahui, kebijakan penggusuran Pemkot Bekasi telah memicu polemik. Tidak cuma di DPRD, tapi juga di kalangan masyarakat umum.

Tahun 2016, Pemkot Bekasi menargetkan 51 titik penggusuran. Hingga sekarang, hanya beberapa titik saja yang belum dieksekusi. (Mya)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.