Soal Penggusuran, Pemkot Bekasi Bela Pengusaha Ketimbang Warga

Pemerintah Kota Bekasi disinyalir memanfaatkan lahan negara untuk kepentingan pengusaha. Menjadi ironi di tengah gencarnya kebijakan penggusuran bangunan liar.

Pantauan Bekasi Terkini, tanah negara yang dimanfaatkan untuk bisnis pengusaha banyak dijumpai di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi.

Sebut saja Mega Bekasi Hypermal, Hotel Amarosa Bekasi, Amaris Bekasi, pom bensin dan Apartemen Mutiara. Di sana ada plang bertuliskan ‘Tanah Milik Negara’.

Kepala Dinas Tata Kota, Koswara Hanafi saat dikonfirmasi menjelaskan, lahan Perum Jasa Tirta II yang dimanfaatkan pengusaha hanya sebagian kecil saja.

Tanah negara tersebut digunakan untuk pembuatan taman, seperti di depan Mega Bekasi Hypermal yang digunakan hanya untuk pagar dan saluran air.

“Kalau di depan Hotel Amarosa, memang masih berdiri plang keterangan tanah negara. Namun tidak menunjukan batas lahan. Itu hanya dipakai untuk akses masuk dan taman, serta saluran,” katanya.

Pihaknya memastikan, Hotel Amaris sudah mengantongi izin dari Perum Jasa Tirta II dalam pemanfaatan lahan yang digunakan untuk lahan parkir.

“Jadi izin penggunaan lahan itu bukan diberikan Pemkot Bekasi melainkan PJT II,” katanya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, belum lama ini malayangkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklarifikasi perihal status tanah.

Menurut Tumai, yang sedang melakukan advokasi korban penggusuran, Pemkot Bekasi seperti pilih kasih. Padahal, baik di lokasi penggusuran maupun di aset pengusaha, sama-sama tanah milik PUPR yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II.

“Kan tanah itu bukan milik Pemkot Bekasi, melainkan milik pusat. Tapi kenapa yang satu digusur, yang ada aset pengusahanya tidak?” kata Tumai.

Untuk itulah, DPRD menginginkan adanya panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan sengkarut penggusuran. Sejauh ini, ia menjamin, Perum Jasa Tirta II atau pun PUPR, tidak pernah menginstruksikan penggusuran.

“Kalau alasannya kerja sama, warga korban penggusuran juga kerja sama dengan pemilik lahan. Mereka membayar pajak kok. Dan mereka warga Kota Bekasi,” pungkas Tumai. (Mya)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.