klikbekasi.co

Di Jakarta Ada Alexis, Bagaimana di Kota Bekasi?

Ramai-ramai soal penutupan Hotel Alexis yang menyediakan layanan plus-plus untuk para pengumbar syahwat oleh Pemprov DKI Jakarta, lantas bagaimana dengan Kota Bekasi?

Di Kota Bekasi memang tidak ada hotel macam Alexis, meski di pusat kota menjamur hotel berbintang. Namun, untuk urusan bisnis pariwisata plus-plus meski tak sebanyak di DKI, Kota Bekasi juga tidak kalah.

Bisnis lendir terselebung ini tumbuh, di pusat-pusat kota hingga daerah pinggiran. Dari yang berkedok karaoke, spa dan cafe.

Para pelangganya tidak hanya dari dalam Kota Bekasi saja, orang luar Bekasi bahkan rela datang untuk merasakan berpetualang di Kota Bekasi.

Hebatnya, bisnis seperti bisa beroperasi dengan nyaman tanpa takut tersentuh oleh aparat, entah polisi maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Padahal merujuk peraturan, maka usaha pariwisata plus-plus jelas berbenturan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.

Contoh, dalam pasal I perihal ketentuan umum, di situ jelas mengatur definisi tempat-tempat hiburan. Sementara, tempat hiburan plus-plus, tidak sejalan dengan definisi yang tertuang dalam aturan itu.

Sebutlah definisi soal karaoke, dalam aturan disebutkan bahwa karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau ruang tembus pandang dengan fasilitas hiburan bernyanyi dan mempergunakan peralatan audio musik serta layar televisi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Kenyataanya, beberapa karaoke dibangun dengan ruang tertutup, ditambah jasa pemandu lagu, menjual minuman keras dan memiliki fasilitas toilet di ruang karaoke yang rentan digunakan untuk berbuat asusila.

Kemudian tempat spa, merujuk definisi perda, maka tempat spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Faktanya, tidak demikian. Banyak tempat spa menyediakan jasa layanan plus-plus untuk memuaskan para pelangganya.

Untuk perkara ini, Pemkot Bekasi sejatinya juga bisa bertindak tegas dengan melakukan pencabutan izin usaha para pengusaha pariwisata plus karena sudah melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan.

Pasal 4 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan jelas menyebutkan. Bahwa izin penyelenggaraan hiburan dapat dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang, dalam hal : pemegang izin melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali mengatakan, Pemkot Bekasi harus bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran izin yang ada.

Kata dia, Pemkot Bekasi tidak boleh tebang pilih dalam penegakan peraturan daerah di Kota Bekasi.

“Aturan harus berdiri tegak tanpa pandang bulu. Kalau memang melanggar perda dan ada pelanggaran izin saya harap langsung ada tindakan. Kalau bisa dicabut izinnya dan ditutup. Bukan pura-pura tidak tahu,” kata dia.

Pria yang akrab disapa Ral mengatakan, sebagai anggota dewan dirinya cukup prihatin jika banyak pelanggaran perizinan namun Pemkot Bekasi justru diam.

Ia justru mencurigai, ada oknum pejabat Pemkot Bekasi yang sudah bermain mata dengan penyelenggara usaha pariwisata plus. Sehingga, usaha pariwisata plus di Kota Bekasi bisa berjalan lancar tanpa gangguan.

“Jangan-jangan antara pengusaha dengan oknum pejabat Pemkot Bekasi sudah main mata. Kalau memang tidak ada anggapan seperti itu, kami DPRD minta bukti. Coba ambil satu sampel lalu tutup kalau memang melanggar perda,” tantang, Ketua DPC Hanura Kota Bekasi, itu.(*)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.