klikbekasi.co

Tak Layak, Komnas HAM Diminta Cabut Penghargaan Kepada Wali Kota Bekasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk segera mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi karena dinilai tidak layak menerima penghargaan tersebut. Hal ini disampaikan kuasa hukum warga Pekayon yang menjadi korban penggusuran Pemkot Bekasi, Agus Rihat Manulu.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan Rahmat Effendi terhadap warga korban penggusuran dengan tidak memberikan ganti rugi dan mebiarkan warga hidup menderita di tenda pengungsian adalah perbuatan yang mencederai HAM. Karenanya, Rahmat Effendi tidak pantas mendapat penghargaan dari sebuah lembaga yang berjuang di bidang HAM.

“Menelantarkan warga korban penggusuran jelas melanggar HAM. Jadi saya rasa penghargaan dari Komnas HAM harus segera dicabut. Karena yang bersangkutan saya kira belum layak atas itu,” kata dia, saat sedang berada di lokasi tenda pengusian korban Pengusuran di Kelurahan Pekayon, Rabu (1/11).

Rihat mengatakan, meski penghargaan dari Komnas HAM mengenai perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan bergama dan berkeyakinan. Akan tetapi, Rahmat tetap dinilai tidak layak atas penghargaan itu, karena di satu sisi, dia mengabaikan hal lain. Salah satunya hak warga negara untuk memiliki tempat tinggal dan hak hidup.

“Bicara HAM ada banyak aspek dan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja,” kata dia.

Bahkan kata Rihat, perlakuan Wali Kota Bekasi dengan melakukan penggusruan semena-mena tanpa memberi ganti rugi dan mebiarkan warganya terlantar bisa dikategorikan pelanggaran HAM.

“Warga disini menuntut ganti rugi. Mereka menuntut hak mereka, karena rumah mereka yang dibangun dengan jerih payah, dihancurkan tanpa ada ganti rugi dari Walikota Bekasi. Itu jelas sudah melanggar HAM,” tegasnya.

Sementara itu, Johana Nunik Widyanti selaku kepala Dukungan mediasi Komnas HAM yang juga menyempatkan diri datang ke lokasi penggusuran mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya mediasi yang rencananya dijadwalkan pada 7 November 2017.

“Komnas HAM akan menindaklanjuti mediasi antar warga dan Pemkot Bekasi, agar ada titik temu,” katanya.

Komnas HAM berjanji akan menanyakan secara jelas perihal penggusuran yang dilakukan Pemkot Bekasi, yang hasilnya akan diberitahukan kepada warga.

“Nanti kita akan bertanya ke Walikota tujuan dari pengusuran, lalu peruntukannya bagaimana, dan kepemilikan tanah mereka yang sudah gusur dan hancurkan. Nanti hasil mediasi kita paparkan ke publik,” pungkasnya. (Jay)


Ingin tulisanmu dimuat di Bekasi Terkini? Kirim ulasan ringan tentang komunitas, kuliner, destinasi, budaya atau tulisan opini ke redaksi@bekasiterkini.com.